Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) selaku focal point Indonesia pada forum kerja sama ASEAN Coordinating Committee on Micro Small and Medium Enterprises (ACCMSME) kembali ikut serta dalam The 16th ACCMSME and Related Meetings yang berlangsung di Singapura.
Pertemuan bertujuan untuk memperbarui progres terkait prioritas dan proyek di bawah forum ACCMSME 2023, serta persiapan Keketuaan ASEAN Laos 2024.
Pertemuan dihadiri oleh ACCMSME dari perwakilan dari 10 Negara Anggota ASEAN, mitra dialog seperti Jepang, Jerman, Amerika Serikat, dan Inggris, serta mitra kerja sama internasional di antaranya seperti the ASEAN Business Advisory Council (ASEAN BAC), the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), US-ASEAN Business Council (US-ABC), ASEAN Foundation, dan lain-lain.
“Pertemuan ACCMSME ke-16 telah menyepakati untuk melakukan feasibility study mengenai analisis kesenjangan untuk menyediakan akses pembiayaan bagi UMKM di ASEAN. Studi akan mengkaji lebih lanjut apakah fasilitas pembiayaan regional dapat menjadi langkah yang efektif untuk mengatasi kesenjangan dimaksud,” ungkap Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM sekaligus Head of Delegation ACCMSME Indonesia Yulius dalam rilisnya di Jakarta, Selasa (24/10).
KemenKopUKM pada tahun ini telah sukses menyelenggarakan The 6th ASEAN Inclusive Business Summit (IB Summit).
Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Destry Anna Sari mengatakan, IB Summit telah menghasilkan 2 outcome document, yakni Plan of Action for the Promotion of Inclusive Business in ASEAN dan Joint Ministerial Statement Declaration on Promoting Inclusive Business Models: Empowering Micro, Small and Medium Enterprises for Equitable Growth.
“KemenKopUKM telah berhasil meningkatkan komitmennya terhadap IB dengan menjadi tuan rumah High-Level Ministerial Meeting for Ministers Responsible for MSME Development in ASEAN Member States (AMS). Ini merupakan momentum pertama bertemunya Menteri yang Menangani UMKM di ASEAN,” kata Destry.
Pertemuan ACCMSME ke-16 juga mencatat progress implementasi project-project di ASEAN, seperti ASEAN Access, ASEAN SME Academy, ASEAN Mentorship Entrepreneurship Network (AMEN), serta ASEAN SME Policy Index (ASPI).
Sementara itu National Coordinator ACCMSME Henra Saragih mengatakan reformasi hukum mengenai UMKM dari 2018 sampai saat ini telah mengalami progress yang cukup signifikan.
Untuk memberikan kemudahan kepada UMKM, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta diatur lebih teknis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja.
“Selain menjadi instrumen evaluasi agar kita dapat terus meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan UMKM nasional, ASPI diharapkan dapat meningkatkan kapasitas para pembuat kebijakan agar mampu menghasilkan kebijakan UMKM yang tepat di level nasional maupun kawasan,” tuturnya.
Selain itu, menyadari urgensi UMKM untuk bergegas melakukan transisi usaha menuju ekonomi sirkular yang dapat memberikan peluang bisnis yang besar dan membuka lapangan pekerjaan yang luas saat ini, KemenKopUKM juga terus mendorong penyiapan strategi implementasi ekonomi sirkular, baik di Indonesia maupun di kawasan.
“Sebagai bentuk sustainability event tersebut, KemenKopUKM telah sukses menyelenggarakan Policy Dialogue: MSMEs and Circular Economy on the Occasion of Indonesia’s ASEAN Chairmanship 2023, 25-26 Juni 2023 di Jakarta dengan output Policy Recommendations to Enhance ASEAN MSMEs’ Participation in The Circular Economy,” katanya.
Back to back dengan Pertemuan ACCMSME ke-16, telah diselenggarakan beberapa side event di antaranya International Seminar on Enhancing Financial Accessibility of MSMEs, tanggal 18 Oktober 2023, yang diorganisir oleh ASEAN-ROK Financial Cooperation Centre (FCC), dengan asistensi dari the Korea SMEs and Startups Agency (KOSME), Korea Credit Guarantee Fund (KODIT), dan Korea Securities Depository (KSD).
Seminar tersebut bertujuan untuk bertukar pengalaman mengenai kebijakan pengembangan UMKM dan mengidentifikasi lingkup kerja sama yang lebih konkret antara ASEAN dan Korea mengenai akses pembiayaan UMKM, salah satunya dengan metode crowdfunding terutama bagi start-up.
ASEAN Social Enterprise Development Programme 2.0 diselenggarakan pada 19 Oktober 2023 dan diorganisir oleh ASEAN Foundation bekerja sama dengan platform asal China Tiktok. Pada event tersebut hadir 4 perwakilan Wirausaha Sosial Indonesia, yakni Komerce, PetaNetra, PT Disabilitas Kerja Indonesia, dan Tulibot.
Sebagai penutup sesuai alphabetical order, Indonesia telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi host ACCMSME ke-18 yang direncanakan akan dilaksanakan di Bali pada Oktober 2024. (Ichsan)
