Koperasi Sebagai Instrumen Bagi Perkuatan UMKM

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan mengungkapkan bahwa selama ini UMKM di Indonesia dibiarkan tumbuh begitu saja. Tak heran bila mereka kalah bersaing dengan sesama UMKM di negara lain, seperti Singapura dan Malaysia.

“Diantaranya dari sisi suku bunga kredit sudah kalah. Begitu juga terkait pengurusan perijinan, dan tingginya biaya logistik,” kata Prof Rully, dalam acara diskusi Empat Pilar, bertema “Optimalisasi Pemberdayaan UMKM di Tengah Pandemi,” di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (31/8).

Namun, lanjut Prof Rully, saat ini sudah banyak perbaikan yang dilakukan pemerintah. Sebut saja, suku bunga KUR yang terus menurun, hingga perijinan usaha yang tidak lagi mahal dan lama.

“Begitu juga dengan infrastruktur yang selama ini membuat ekonomi mahal, kini sudah dibangun dimana-mana. Kita sudah on the track dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia,” tandas Prof Rully.

Hanya saja, Prof Rully menekankan, pelaku UMKM saat ini tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. “Itulah sejatinya filosofi koperasi lahir sejak abad ke-18,” tegas Prof Rully.

Menurut Prof Rully, koperasi itu sebenarnya suatu hubungan formal yang kuat, sehingga membuat skala ekonomi dan usaha para anggotanya turut menguat.

Prof Rully mengakui, sekian lama bangsa ini memahami koperasi dari perspektif yang berbeda dengan cita2 awal pendiriannya. “Kita tidak usah saling menyalahkan. Tapi ke depan, kita harus menjadikan koperasi sebagai suatu instrumen bagi perkuatan usaha anggota, yakni pelaku UMKM,” tandas Prof Rully.

Kini, di tengah pandemi Covid-19, hampir 70% pelaku UMKM terdampak, baik dari sisi supply maupun demand. Dimana pasar menurun, modal usaha kurang, bahan baku terhambat, dan sebagainya.

“Atas kondisi tersebut, pemerintah hadir dan turun tangan. Diantaranya melalui belanja negara agar ekonomi rakyat berjalan. Prigram PEN sdh mulai berjalan walau di awal2 mengakani kendala.

Banpres Produktif

Sementara terkait Banpres Produktif Usaha Mikro, Prof Rully menjelaskan, dari 12 juta orang yang menjadi target penerima, sudah ada 9,1 juta orang tercatat di tahap pertama. Bahkan, untuk 1 juta orang, bantuan sudah cair ke rekening masing-masing melalui BRI dan BNI sejak 17 Agustus yang lalu.



“Per 27 Agustus 2020, sudah di-SK kan tambahan sebanyak 1,9 juta orang. Artinya, sudah hampir 3 juta orang yang terdaftar sebagai penerima,” ulas Prof Rully.

Prof Rully mengungkapkan, sebenarnya yang mendaftar ada sekitar 18 juta orang pelaku usaha mikro. Tapi itu butuh verifikasi sesuai dengan permen nya.

Menyangkut persyaratan penerima Banpres, Prof Rully hanya menyebutkan tiga hal. Yaitu, memiliki NIK, memiliki usaha (kelas mikro), dan belum pernah mengakses pembiayaan di perbankan (belum bankable) dan bukan PNS, TNI atau pegawai.

Sementara itu, anggota MPR RI dari FPDI-P Hendrawan Supratikno mengaku optimis stimulus ekonomi melalui UMKM akan bergerak dan tumbuh dengan baik mulai kuartal ketiga jika stimulus tersebut secepatnya dikucurkan.

Sebab, katanya, selama ini UMKM atau ekonomi kerumunan tersebut, menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Bantuan pemerintah ini, kata dia, bertujuan untuk membantu pelaku usaha kecil dari dampak negatif pandemi Covid-19. Total ada 12 juta UMKM yang menerima bantuan tersebut.

Karenanya, Hendrawan berharap realisasi stimulus ekonomi tersebut selain harus dipercepat juga dipermudah syaratnya untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus untuk pertumbuhan ekonomi. “Sebaiknya secepatnya direalisasikan dengan syarat yang tak sulit,” kata anggota Komisi IX DPR RI itu.

Pada kesempatan yang sama, anggota MPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron juga mengatakan bahwa UMKM merupakan pendukung utama pertumbuhan ekonomi nasional. Memurut Herman, jumlahnya sangat besar, yakni sekitar hingga 60 jutaan se-Indonesia.

“Itu akan menjadi penyemangat penopang pertumbuhan ekonomi kecil bahkan ultra mikro seperti keluarga. Apalagi, yang kena dampak pandemi covid-19 ini hanya pertanian, alat kesehatan dan energi. Tapi, apakah petani, nelayan, tenaga honorer dan sebagainya juga harus diberi stimulus. Mereka ini yang harus diperlakukan adil,” kata Herman.

Asas keadilan jaring pengaman sosial itu agar tidak ada yang tertinggal bagi mereka yang bergaji di bawah Rp5 juta. Dimana terdapat 25 juta KK petani mikro. Sehingga jika bertahan dengan stimulus ekonomi ini, namun pandemi belum bisa diatasi, maka akselerisinya akan kalah dengan negara lain, dimana negara lain akan lebih handal.

Hal yang sama disampaikan Firmanzah dan Rulli Indrawan. Bahwa ekonomi kerumunan tersebut akan berkontribusi besar pada pergerakan ekonomi nasional.

“Kalaupun minus, ekonomi Indonesia lebih baik dari Singapura, Malaysia, Thaland dan negara lainnya. UMKM ini pun kalau satu kollpas, akan tumbuh UMKM yang lain. Karenanya, UMKM yang sudah dianggarkan ini harus cepat direalisasikan. Sedangkan pandemi covid-19 sendiri akan selesai dengan vaksin, yang diharapkan sebentar lagi akan beredar,” kata Firmanzah. (Achmad Ichsan)

About Achmad Ichsan

Check Also

Certificate Recognition of Excellent 2020 dari Hotel Combined

Memasuki di kuarter ke empat di bulan Agustus 2020 ini, Teraskita Hotel Jakarta managed by …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: