Home / Cover Story / Membongkar Hambatan Ekspor Kerajinan

Membongkar Hambatan Ekspor Kerajinan

Masih banyak masalah yang menghambat pelaku usaha sehingga perlu dicarikan solusi, termasuk pemberian insentif bagi industri di Tanah Air. Hal berkaitan produksi, produktivitas, dan ekspor perlu terus didorong sehingga produk furnitur dan kerajinan Indonesia menjadi berkibar di pasar internasional.

Untuk mewujudkan nilai ekspor furnitur dan kerajinan senilai US$ 5 miliar sesuai keinginan Presiden Joko Widodo bukan hal yang mudah dilakukan. Para pengusaha furnitur dan kerajinan masih menghadi banyak hambatan untuk melakukan ekspor.

Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) meminta pemerintah untuk menyelesaikan berbagai hambatan ekspor furnitur dan kerajinan dari kayu dan rotan. Sehingga, target peningkatan nilai ekspor hingga US$5 miliar pada akhir 2019 dapat dicapai.

Banyaknya regulasi yang menghambat ekspor furnitur dan kerajinan dikeluhkan oleh pengusaha dari berbagai daerah. Pada 2015, nilai ekspor furnitur dan kerajinan mencapai US$2,6 miliar. Menurut Ketua Umum HIMKI Soenoto, kita harus terus memangkas regulasi-regulasi, banyak aturan di daerah yang dipakai sebagai alat untuk pungutan liar.

Soenoto optimistis jika hambatan regulasi tersebut sudah dibenahi maka target nilai ekspor sebesar US$5 miliar akan dapat tercapai. Diingatkan keberhasilan negara tetangga dalam mengekspor furnitur. Seperti halnya Vietnam yang merupakan negara yang baru merdeka pada 1976 dengan jumlah penduduk hanya 2/6 dari jumlah penduduk Indonesia dan luas wilayahnya hanya 1/6 luas wilayah Indonesia, namun memiliki nilai ekspor furnitur hingga US$6 miliar.

Presiden Joko Widodo menanggapi keluhan pengusaha furnitur dan kerajinan tersebut dengan memastikan segera menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Memang masih banyaknya masalah yang menghambat pelaku usaha sehingga perlu dicarikan solusi, termasuk pemberian insentif bagi industri di Tanah Air. “Itulah yang sedang kita proses, kita lakukan, ada yang sudah (diperbaiki). Hal berkaitan produksi, produktivitas, dan ekspor, inilah yang akan terus kita dorong,” jelas Presiden Joko Widodo.

Membongkar Hambatan

HIMKI yang sebagian besar anggotanya pengusaha UKM dari berbagai daerah mengeluhkan berbagai regulasi yang menghambat. Regulasi-regulasi yang menghambat tersebut tidak hanya berada di Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, HIMKI ingin menyampaikan berbagai masalah tersebut kepada menteri-menteri terkait.

Selain regulasi yang menghambat ekspor, para pengusaha perlu memperhatikan desain produk sesuai dengan selera dan keinginan konsumen. Setelah adanya perubahan desain, hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara memasuki pasarnya, termasuk harga yang ditawarkan yang kompetitif.

Pesaing pengusaha funitur Indonesia di pasar ekspor adalah pengusaha furnitur asal Vietnam dan Malaysia. Dengan desain yang terus diperbaiki maka produk furnitur Indonesia diyakini akan terus meningkat di pasar ekspor.

Selanjutnya, hal lain yang juga menjadi penghambat dalam meningkatkan ekspor furnitur dan kerajinan adalah adanya kebijakan mengenai larangan dan pembatasan komoditas bahan baku kebutuhan ekspor. Para pengusaha berharap kebijakan tersebut dikaji ulang karena berpotensi merugikan produsen dalam negeri.



Ketua HIMKI Soloraya Adi Dharma melihat kendala yang masih dihadapi para pelaku usaha furnitur dan kerajinan adalah soal prosedur perizinan yang masih berbelit-belit. Hal tersebut berdampak pada masih rendahnya pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas kemudahan impor untuk tujuan ekspor (KITE).

Menurut Adi Dharma, masih rendahnya jumlah IKM yang memanfaatkan fasilitas pemerintah tersebut karena selain prosedurnya berbelit-belit, kebijakan mengenai larangan dan pembatasan untuk komoditas bahan baku juga menjadi penghambat.

“Padahal kalau diterapkan bisa menekan biaya produksi hingga 20%,” katanya. Ia menggambarkan Vietnam yang dianggap tidak memiliki ketersediaan bahan baku yang memadai justru dapat menggenjot nilai ekspornya karena regulasi dari pemerintah yang mendukung industrinya.

“Oleh karena itu, kami berharap jika pemerintah serius mendorong nilai ekspor mebel maka seharusnya membenahi regulasinya. Bahkan kalau perlu dibebaskan dari aturan mengenai impor bahan baku bagi industri yang berorientasi ekspor,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia berharap IKM memanfaatkan fasilitas KITE yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, hingga saat ini masih sedikit IKM yang telah memanfaatkan fasilitas KITE IKM, didominasi oleh IKM furnitur, kerajinan tembaga, dan kuningan.

Menurut Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih, KITE IKM merupakan fasilitas yang diluncurkan Pemerintah pada Januari 2017 yang bertujuan untuk menurunkan biaya produksi serta meningkatkan pendapatan IKM sehingga produktivitas dan daya saing IKM meningkat.

“Fasilitas yang diberikan melalui KITE IKM adalah pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN dan PPN Barang Mewah atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, dan dipasang pada barang lain dengan tujuan diekspor,” katanya.

Selain hal tersebut di atas, masih banyak faktor penghambat ekspor furnitur dan kerajinan. Dalam Forum Ekspor, beberapa waktu lalu, mencuat sejumlah persoalan yang menjadi kendala ekspor Indonesia. Kendala ekspor tersebut, pertama, permasalahan regulated agent atau agen inspeksi.

Kedua, ketenagakerjaan. Mulai dari Upah Minimum Regional (UMR), kualitas hingga masalah keterampilan sumber daya manusia. Begitu juga soal peraturan yang melingkupi UMR. Ketiga, peraturan iklim investasi dan izin usaha. Dalam catatan Kementerian Perdagangan, seringkali Pemerintah Daerah menerbitkan Perda yang menghambat iklim investasi dan usaha.

Keempat, pajak daerah dan pungutan liar yang termasuk dalam persoalan ekonomi biaya tinggi. Beberapa Pemerintah Daerah sering kali menerbitkan Perda sebagai sumber APBD ditambah pungutan liar.

Kelima, faktor keamanan barang dan jasa di mana seringkali bentuk premanisme menjadi kendala proses produksi dan distribusi industri.
Keenam, persoalan infrastrukur baik dalam hal transportasi dan sumber daya energi. Dari klasifikasi tersebut perlu dilakukan koordinasi penyelesaian hambatan sehingga target peningkatan ekspor dapat diwujudkan. (Ahmad Jauhari)

About eddy Purwanto

Check Also

Kerjasama Antar Lembaga Penting Bagi Kemajuan ASEPHI

Sebagai wadah perajin dan pengusaha produk kratif kerajinan Indonesia, maka sudah saatnya ASEPHI bekerja lebih …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: